Peran Serta Orang Tua (Masyarakat) dan Stakeholder dalam Meningkatkan Angka Partisipasi PAUD

Berdasarkan catatan KPP-PA, kini dari sekitar 30 juta anak usia 0-6 tahun, baru 53,7 persen diantara mereka yang bisa mengakses layanan PAUD. Padahal dari hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dengan UNESCO, pada 2015, minimal angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Inodnesia  minimal sudah mencapai 75%.

Saat ini terdapat sekitar 175 ribu lembaga PAUD nonformal dan informal di Indonesia. Untuk membantu perkembangan PAUD, seperti Taman Bermain, Taman Kanak-Kanak, tempat penitipan anak dan sebagainya, Kemendikbud telah memprogramkan bantuan Rp5 juta per lembaga per tahun untuk 2015. Namun, dana itu itu dinilai masih terbatas.

Penyediaan Akses PAUD oleh Pemerintah

Ketersediaan akses masyarakat terhadap PAUD memang harus beriringan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami arti penting adanya PAUD bagi anak-anaknya. Inilah yang kemudian ada hubungan saling sinergis antara pihak pemerintah dengan para orang tua (masyarakat).  Pemerintah dalam hal ini tengah mengupayakan agar sarana dan prasarana ketersediaan PAUD bisa lebih terbuka aksesnya di masyarakat.

Salah satu upaya adalah denga mendorong pihak pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana PAUD. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat ini masih terdapat 25.834 desa yang belum memiliki PAUD. Hal ini menunjukan masih belum pedulinya daerah pada program tersebut. Untuk itulah perlu kebijakan khusus agar pihak pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan akses masyarakat terhadap PAUD.

Upaya lainnya adalah membuka akses bagi pihak stakeholder, misalnya perusahaan dalam menggelontorkan dana CSR untuk pembangunan PAUD di daerah-daerah. Dalam hal ini, contoh lingkupnya PAUD yang minimal berada di lokasi tempat perusahaan itu berdiri. Ini nantinya bisa jadi akses pendidikan bagi anak karyawan perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat. 

Meningkatkan Kesadaran Orang Tua untuk Memasukkan Anaknya di PAUD

Memang untuk penyediaan PAUD secara ideal menuntut banyak faktor untuk pendukunngya. Selain sarana dan prasarana, juga urusan SDM yang mengelola PAUD hingga penyediaan tutor dan sebagainya. Proses timbal balik ini juga menuntut kesadaran masyarakat untuk lebih mendukung agar anak-anak usia emas bisa masuk PAUD. Hal ini diperlukan upaya sosialisasi yang tidak hanya bentuk ajakan atau perintah. Namun lebih dari itu, para orang tua diajak untuk memasukkna anaknya di PAUD dengan kesadaran dan ketertarikan dari diri sendiri. Ini akan lebih efektif karena para orang tua pun akan merasakan bahwa PAUD bukan hanya sekadar "penitipan" anak.

Beberapa kita berikut bisa digunakan untuk menarik minat para orang tua akan pentingnya memasukkan anak mereka ke PAUD:
1. Dengan melakukan strategi "promosi" alias sosialisasi yang bukan hanya dalam wujud formalitas yang kaku (misalnya ajakan atau himbauan langsung). Perlu dilakukan upaya yang lebih membumi agar ada kedekatan batin antara orang tua dan PAUD. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan adanya kegiatan di masyarakat dengan "menyelipkan" pesan bahwa PAUD itu penting bagi sang anak. Salah satu contohnya dengan kegiatan majelis taklim misalnya akan hakikat membentuk dan menyiapkan pendidikan anak dari usia dini menurut cara Rosulullah.

2. Sosialisasi pada pasangan pra nikah juga bisa dilakukan. Jika selama ini bentuk bimbingan pada pasangan pra nikah lebih menitikberatkan pada cara berumah tangga yang baik menyangkut hubungan antara suami dan istri. Hal ini perlu ditambahkan bahwa pasangan yang akan menikah pun bisa membayangkan bagaimana jika mereka punya anak kelak saat menjalani bahtera rumah tangga. Bagaimana pola pendidikan anak dari mulai dalam kandungan hingga si anak lahir, anak-anak, hingga remaja. Dengan begitu, pasangan menikah pun sudah punya jiwa visioner bahwa pernikahan juga menuntut hak sang anak dalam mendapat pendidikan.

3. Di tengah era teknologi yang semakin berkembang, bisa juga sosialisasi ini diberlakukan pada media-media teknologi ataupun sifatnya iklan layanan masyarakat, Namun tadi, polanya tidak kaku dan sebisa  mungkin tujuannya bisa masyarakat berpikir dan merasakan akan arti penting PAUD. Memang dalam masalah pendanaan untuk urusan ini bukan hal mudah. Namun, dengan adanya pola kerja sama dengan stakeholder hal ini sedikitnya bisa dibantu. Sosialisasi bisa dilakukan dengan adanya seminar keorangtuaan, misalnya, yang ditambah dengan adanya simulasi, lomba-lomba, ataupun studi kasus yang dibahas bersama.

4. Menjadikan lembaga PAUD bukan sekadar tempat "titip" anak. Dimana PAUD hanya tempat singgah sementara anak dan orang tua. PAUD bisa diarahkan untuk tempat aktivitas orang tua. Jadi mereka bukan hanya menunggui anak dimana mereka datang, menunggu anak, anak pulang mereka pun pulang. PAUD bisa jadi basis orang tua melakukan aktivitas positif. Misalnya dengan diadakan kegiatan lain dimana sang orang tua bisa mengambil manfaat saat mereka ada di PAUD. Kegiatan ini bisa berupa adanya perpustakaan mini untuk orang tua; kegiatan membuat kerajinan; konseling khusus dengan orang tua; atau pun disediakan media interaktif semacam komputer atau TV dimana orang tua bisa mengakses informasi seputar pendidikan anak.

5. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan PAUD sebagai media untuk mempererat hubungan anak, pihak pengelola PAUD, dan orang tua. Misalnya dengan mengadakan gebyar PAUD skala kecil dengan rutin. Ini bisa diisi dengan lomba-lomba yang tidak hanya melibatkan anak tapi juga orang tua.

Masih banyak sebenarnya upaya-upaya lain untuk mendekatkan peran masyarakat pada PAUD. Mungkin akan ditambah lagi pada artikel-artikel selanjutnya dengan lebih spesifik. Namun ini sebagai gambaran bahwa konsep holistik-integratif dalam upaya meningkatkan angka partisipasi PAUD diperlukan langkah-langkah yang "tidak biasa-biasa". Holistik-integratif bukan hanya sekadar hubungan pengelola PAUD dengan peserta didik.

Konsep holistik-integratif sebenarnya menyangkut urusan semua elemen yang terlibat dalam memberdayakan angka partisipasi PAUD: pihak pemerintah, masyarakat, orang tua, pengelola PAUD, kuantitas dan kualitas tutor, hingga peran perusahaan sebagai pendukung CSR. Sebab kita tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan untuk keberlangsungan PAUD tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah yang benar-benar "mengencangkan ikat pinggang" alias pembagiannya sangat terbatas.

Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Program Kemitraan

Untuk menyiasati hambatan dalam program kemitraan yang melibatkan masyarakat, terdapat strategi dalam rangka melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan program yang akan dijalankan, yakni sebagai berikut:
1. Meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk yang sesederhana mungkin, misalnya menyediakan waktu atau meminta masukan/usulan dari masyarakat. Ini bisa dilakukan dalam pertemuan bersama.
2.  Penyebaran informasi dengan media khusus sebagai sarana informasi, baik majalah/koran daerah, website, blog, media jejaring sosial, spanduk, leaflet, dsb.
3. Menyelenggarakan program informasi getok tular oleh anggota masyarakat sehingga masyarakat lain ikut tertarik.
4. Program pelibatan masyarakat dimana pihak pemerintah daerah berinisiatif menghubungi lembaga-lembaga lain yang sekiranya relevan dengan program yang sedang dijalankan. Dalam hal ini, piha pemerintah daerah dapat memberikan gambaran keuntungan yang akan diraih lembaga lain (stakeholder) jika bermitra dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik sebuah benang merah akan tantangan serta hambatan kemitraan yang tidak hanya berasal dari masing-masing pihak mitra, namun juga ada yang bersifat teknis dan dipengaruhi lingkungan. Begitu luasnya kontribusi program yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah terhadap kemajuan suatu masyarakat mengakibatkan begitu besarnya juga jaringan yang harus dibuat. Dengan demikian, dapat pula ditarik pemahaman akan pentingnya komunikasi dalam menjalin kemitraan.

Mengenali Hambatan Kemitraan dalam Masyarakat

Hambatan yang tidak kalah merintang berasal dari masyarakat, khususnya dari kalangan minoritas yang dicirikan dari aspek ekonomi yang biasanya berkaitan positif dengan latar belakang pendidikan dan status sosial. Hambatan-hambatan praktis yang sifatnya mendasar bagi kaum minoritas (marjinal) untuk berpartisipasi adalah:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat
Pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur program kemasyarakatan sangatlah penting untuk terciptanya partisipasi masyarakat yang sehat. Sayangnya, masyarakat dengan penghasilan rendah latar belakang sebagai kelompok minoritas seringkali tidak menyadari informasi esensial tentnag program. Partisipasi masyarakat harus turut mengandung pemberian informasi dan pemberian kesempatan penuh kepada masyakarat untuk mengambil bagian dalam membangun dan melaksanakan program. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa banyak kelompok masyarakat yang tidak diberikan informasi relevan untuk terciptanya partisipasi yang berarti.

2. Kurang aspiratifnya lembaga pemerintah dalam mewakili pandangan masyarakat
Dalam konteks ini,  seyogyanya pihak lembaga juga mewakili pendapat masyarakat, hambatan dapat berasal dari sikap para penyelenggara lembaga itu sendiri yang memiliki pandangan pribadi terhadap hal-hal tertentu. Selain itu ada persoalan teknis seperti jadwal pertemuan yang diumumkan secara terbatas sehingga kurang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Kurangnya sumber daya keuangan
Pertemuan antara pihak penyelenggara lembaga dan masyarakat sering diwarnai dengan kurangnya pendanaan. Bagi kalangan berpenghasilan rendah, menghadiri pertemuan tidak menjadi prioritas karena adanya biaya transportasi. Dalam hal ini sebaiknya kelompok kemitraan memfasilitasi hal ini dengan mengandalkan pada kas mandiri. Kalaupun belum mampu, maka perlu ditempuh alternatif media lainnya, seperti surat pemberitahuan yang dikirim diteruskan ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, dan desa ke RW/RT.

Empat Langkah Membangun Kemitraan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

1. Memulai kemitraan
Pihak pemerintah daerah selaku pihak awal yang menggandeng kemitraan memulai dengan menganalisis kebutuhan masyarakat. Kesamaan atau kesejalanan kebutuhan diantara ketiga pihak tersebut adalah latar belakang yang baik untuk memulai kemitraan.  Dalam tahapan ini juga perlu menelusuri informasi tentang kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya antara lembaga pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya.

Informasi lain yang perlu diketahui pihak terkiat adalah mengenai potensi masyarakat sebagai mitra. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang kebutuhan masyarakat, antara lain ekonomi, pekerjaan, keahlian dan pengalaman, kepentingan, minat, kegemaran, dan lain sebagainya.

2. Membangun kemitraan
Pola persuasif (ajakan) menjadi pilihan yang utama dalam mengundang perhatian peran serta masyarakat akan permasalahan penyediaan kebutuhan mereka. Kemasan yang informal juga menjadi cara jitu untuk membangun kemitraan antara lembaga penyelenggara program dan masyarakat sebelum mengarah kepada bentuk kegiatan yang formal.

Efektivitas kemitraan lembaga dan masyarakat dalam membangun kemampuan sosial akan lebih dipertajam dengan hadirnya fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral, misal para ahli dalam bidang usaha, pelatih keterampilan, motivator, dan pihak lainnya. Kemitraan bahkan dapat diperluas menjadi sebuah jaringan dengan melibatkan bagian-bagian masyarakat, misalnya: unit pelayanan publik, media lokal, tutor, perusahaan komersial, dan wadah pelatihan.

Tempat yang dipergunakan pun bisa balai desa, kegiatan pameran daerah, karnaval, museum, kantor kecamatan, dan lain sebagainya. Merajut jaringan kemitraan memang tidak dapat dikatakan mudah, namun demikian dampak dari keberadaannya tidak dapat dianggap sepele karena bisa menghadirkan dukungan dari elemen lain, misalnya: wirausahawan yang telah berhasil, mitra bisnis, media massa, organisasi publik, LSM dan organisasi masyarakat lainnya,  hingga tokoh daerah dan tokoh nasional.

3. Mengembangkan visi bersama
Semua pihak bersama-sama merancang visi yang bisa dimanifestasikan dalam wujud nyata saat pelaksanannya. Semua pihak berpikir tentang tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan guna meraihnya. Dari tuangan pemikiran tersebut diharapkan munculnya rasa tanggung jawab akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan kegiatan.

4. Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif
Sebagai kegiatan kolaboratif, maka keterlibatan semua pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh tujuan sebuah kegiatan yang berupa memperkuat hubungan masyarakat dan lembaga pendidikan melalui peningkatan keterampilan komunikasi, maka secara implementatif aktivitas yang dilaksanakan harus dapat menunjuk secara nyata interaktif.

Membangun Desa Produktif untuk Pengembangan Masyarakat Berjiwa Wirausaha

A.  Lahirnya Undang-Undang Desa dan Potensi Pengembangan Masyarakat

Seiring dengan telah ditekennya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa arah pembangunan pedesaan menuju pola baru. Dalam hal ini, UU Desa tersebut antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu.

Hal lain yang menjadi program penting adalah mengenai pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan asli Desa, Alokasi APBN, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Juga alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Ini mengindikasikan bahwa dana untuk pembangunan desa akan dijalankan untuk mendukung desa tersebut ke arah kemandirian. Ini artinya, dituntut pemberdayaan yang sinergis antara pengelola desa, masyarakat (SDM), hingga sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, Bantuan keuangan bisa juga bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dan Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Indikator meningkatnya anggaran desa jika dipergunakan dengan peruntukan yang jelas, sebenarnya akan mengangkat desa tersebut menuju kemajuan. Jangan sampai dengan bertambahnya dana anggaran menimbulkan masalah baru. Apalagi jika pengawasan yang kurang. Inilah yang menuntut pemerintah untuk lebih siaga dalam mengawasi penggunaan dana untuk desa tersebut. Namun jika menggunakan pola positif, dana yang dikucurkan sejatinya bisa menjadi jembatan penting bagi memberdayakan potensi masyarakat, salah satunya dalam bidang wirausaha.

B. Desa Produktif  dan Masyarakat Berjiwa Wirausaha

Tak dapat dipungkiri, pengangguran adalah salah satu problem yang sampai kini menjadi sandungan di desa-desa. Salah satunya, dengan adanya pengangguran, jumlah arus urbanisasi terus bertambah. Hal ini karena penyebabnya potensi di desa sendiri yang menjadikan masyarakat yang sebenarnya produktif lebih memilih untuk pergi ke kota. Alasannya bisa karena melihat realitas di desa sendiri yang kurang bisa menampung potensi masyarakat untuk diberdayakan. 

Besarnya jumlah pengangguran ini tentunya menjadi beban pemerintah desa yang harus dicarikan solusinya dengan berbagai terobosan dalam menciptakan kesempatan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja, khususnya di pedesaan adalah melalui pengembangan model desa produktif. Secara sederhana, desa produktig ini sebagai upaya untuk memberdayakan potensi kewirausahaan masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat mampu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi ekonomi yang dimiliki desa meliputi: sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis desa yang bersangkutan.

Pola pemberdayaan wirausaha tersebur akan melahirkan masyarakat yang berjiwa inovator, penanggung resiko, dan mampu membangun organisasi setempat. Dalam pengembangannya, masyarakat akan memiliki kepekaan, kreativitas, dan resiko terhadap usaha yang dijalankannya. Melalui kepekaan seseorang belajar untuk melihat peluang usaha. Berdasarkan peluang tersebut, ia dituntut menggunakan daya imajinasi kreatifnya untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan untuk meraih keberhasilan.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Kemitraan PAUDNI dengan Pramuka

Langkah-langkah umum pelaksanaan kemitraan antara PAUDNI dengan Pramuka adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi intern lembaga

Pada tahapan ini  PAUDNI dan Pramuka mengidentifikasikan komponen-komponen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program, langkah awal yang harus dilakukan yaitu lembaga menilai komponen apa yang  harus ada pada penyelenggaraan program tersebut,

Contoh dalam penyelenggaraan  program pelatihan peningkatan kualitas ajar, yang harus disiapkan di antaranya; gedung, perlengkapan, bahan ajar, peralatan, tenaga pelatih, peserta dan  dana, dari kebutuhan yang diperlukan apakah sudah terpenuhi semua yang ada di lembaga, kalau ada yang belum terpenuhi itulah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan program.

2. Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan

 Dari hasil kegiatan identifikasi langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan. Berdasarkan data hasil identifikasi, sehingga dari kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program dan juga menyususn kriteria-kriteria hasil identifikasi lembaga dibuat aspek-aspek yang akan dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, kebutuhan tersebut akan menjadi aspek yang akan  dimitrakan dengan lembaga lain dan juga menentukan kriteria calon mitra.

3. Mencari lembaga calon mitra

Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan.

4. Membuat kesepakatan-kesepakatan hak dan kewajiban mitra kerja

Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan langkah selanjutnya membuat kesepakatan-kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja, keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama, yang  akan menjadi pedoman kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan.
   
Adapun secara runut, langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka kerja sama PAUDNI dengan gerakan Pramuka adalah sebagai berikut:
1. Analisis kebutuhan kemitraan
2. Mengidentifikasi potensi calon mitra
3. Mengundang perhatian calon mitra
4. Mengembangkan misi, visi dan tujuan bersama (kesamaan  pemahaman)
Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) kemitraan antara PAUDNI dengan kwarda untuk pemberdayaan  gerakan pramuka.
5. Merancang program pemberdayaan (kolaboratif)
a. Penetapan jenis vokasi hasil assesmen pendidikan kewirausahaan bidang keterampilan olahan bambu
b.  Pengorganisasian /pembentukan tim teknis
c.  Rekruitmen peserta 
d. Menyusun desain  penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan bidang keterampilan olahan bambu dalam  pemberdayaan (pelatihan kewirausahaan/kecakapan hidup)
e. Pemilihan/penetapan  calon PTK
f. Sosialisasi dan orientasi PTK
g. Menyusun  kalender  program
h. Menyusun kurikulum
i. Menyusun silabus
j. Menyusun RPP
k. Menyusun bahan ajar
l. Menyusun perangkat evaluasi
m. Menyusun  perangkat pemantauan
6. Mengimplementasikan rancangan program ke dalam tindakan kolaboratif (salah satunya pelatihan kewirausahaan/kecakapan hidup bidang keterampilan olahan bambu) selama tiga bulan
7. Pemberian modal usaha (pemandirian) selama dua bulan
8. Pendampingan dan monitoring
9. Evaluasi program
10. Tindak lanjut

Kemitraan PAUDNI dengan Pramuka

Berdasar pada konsep kemitraan dan keuntungan serta keunggulan kemitraan, ada beberapa strategi dan pola yang ditawarkan. Strategi yang ditawarkan dalam kemitraan Kemitraan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dengan Pramuka seyogyanya mengandung unsur saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Ketiga unsur tersebut dibangun atas dasar kepercayaan yang  berlandaskan: keadilan, kejujuran, dan kebijakan. Oleh karena itu, strategi pertama adalah strategi komitmen visi jangka panjang sedangkan strategi kedua adalah strategi implementasi misi atau strategi kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama.

Kedua strategi itu bisa dibangun melalui berbagai pola seperti:
1. Pola asuh, pola ini dibangun atas dasar misi pengasuhan dari yang besar kepada yang kecil, dari yang kuat kepada yang lemah namun pada posisi kebutuhan yang sama, tetapi tetap pada landasan saling menguntungkan, saling memerlukan, dan memperkuat.

2. Pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan lembaga  mitra.
Kemitraan PAUDNI dengan Pramuka (Kwarda) membina kelompok mitra dalam:
- penyediaan sumberdaya (dana, teknologi, lahan, dll.)
-  pemberian bahan (bahan ajar dll.).
- pemberian bimbingan teknis manajemen pendidikan, manajemen pengelolaan, dan manajemen lainnya.
- peroleh, penguasaan, dan peningkatan teknologi,
- bantuan lain seperti efisiensi dan produktivitas penunjang pendidikan.

Pengembangan Pramuka sebagai bagian dari gerakan pendukung PAUDNI dilaksanakan dalam wujud antara lain: Pramuka membantu mendidik PAUD, memberantas buta aksara, dan keterampilan lain. Pada 6 Maret 2014, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal di lingkungan Kemdikbud dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta agar setiap sekolah memiliki instruktur Pramuka. Para instruktur pramuka tersebut akan dihitung jam mengajarnya, baik pada pendidikan formal maupun nonformal.

Jalinan kerja sama tersebut akan melingkupi pembekalan penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Widya Budaya Bakti bidang PAUDNI, pelatihan peningkatan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan di bidang PAUDNI kepada pembina gerakan pramuka dalam wadah SAKA Widya Budaya Bakti, dan pengembangan program pelayanan PAUDNI melalui gugus depan gerakan Pramuka. Ditjen PAUDNI akan bekerja sama dengan Kwarnas untuk melatih pramuka membantu mendidik PAUD, memberantas buta aksara, dan keterampilan lain. Dengan jalinan kerja sama tersebut, Ditjen PAUDNI akan membentuk Krida anak usia dini, Krida Pendidikan Kecakapan Hidup, dan Krida Pendidikan Masyarakat sesuai tugas dan fungsi Ditjen PAUDNI.

Mengenal Ketentuan Umum Undang-Undang Tentang Desa 2013

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3
 Pengaturan Desa berasaskan:
a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. keberagaman;
d. kebersamaan;
e. kegotongroyongan;
f. kekeluargaan;
g. musyawarah;
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.

Pasal 4
Pengaturan Desa bertujuan:
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk selengkapnya, [UNDUH UU DESA DI SINI] 



UU Desa: Menuju Desa Berkonsep Manajemen Pembangunan yang Profesional

Pada, Rabu 18 Desember 2013 terjadi catatan sejarah dalam perjalanan Undang-Undang Desa. Ya, selama kurang lebih tujuh tahun digodok dewan, akhirnya rancangan Undang-Undang Desa disahkan menjadi undang-undang di rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan terpenting yang dari UU ini adalah adanya gaji dan tunjangan kesehatan bagi perangkat desa. Maklum saja, selama ini perangkat desa hanya mendapat pemasukan dari tanah carik atau "belas kasih" warga atau kucuran dana "alakadarnya". Undang-Undang ini sendiri terdiri dari 16 bab dan 121 pasal. Catatan penting yang dapat diambil dari lahirnya UU Desa ini adalah selain adanya pemasukan untuk desa, juga adanya tuntutan desa untuk lebih membangun. Zaman sekarang kondisi kota dan desa seakan tidak berjarak, dimana arus transportasi dan komunikasi, misalnya, telah membuka hubungan sinergis antara kota dan desa.

Pemasukan Dana bagi Desa

Dalam UU Desa juga diatur mengenai alokasi dana dari pemerintah pusat. Selama ini, desa tidak pernah ada mendapat jatah anggaran dari pusat. Adapu alokasinya sekarang, desa akan mendapt jumlah sebesar 10% persen dari dana per daerah.  Di samping itu, desa juga memungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kewajiban dari pihak Provinsi disesuaikan dengan kekuatan masing-masing daerah. Adapun jumlah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus. 10% bukan diambil dari dana transfer daerah. Jika dihitung, dana sekitar Rp104,6 triliun dibagi sekitar 72.000 desa. Dengan demikian, total Rp1,4 miliar per tahun per desa. Namun jumlah tersebut disesuaikan kembali dengan geografis, jumlah penduduk, dan juga jumlah kemiskinan. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Untuk mendukung jalannya UU ini juga juga diwajibkan setiap desa membentuk semacam DPR tingkat desa, dengan nama Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggota badan ini sekitar sembilan orang Adapun dana tersebut nantinya diajukan desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari pendidik desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Layaknya Dewan Perwakilan Rakyat, para anggota pun bersidang minimal setahun sekali. 

Adapun untuk penyusunan proposal pengajuan anggaran ini, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melakukan pendampingan, termasuk penyusunan budgeting. Dengan demikian, anggaran yang diajukan serta alokasi pengeluarannya dapat terkontrol. Inilah nantinya menuntut desa mampu mengelola anggaran, sehingga dana yang disalurkan ke desa-desa bukan sebagai ajang bancakan atau "uang jatuh". Inilah implikasi lain yang harus diawasi. Jangan sampai timbul masalah baru dari bocornya sistem keuangan negara yang digunakan untuk membangun desa. Atau juga jangan sampai dengan hadirnya UU Desa ini malah menimbulkan "raja-raja kecil" di pelosok-pelosok. Maka, pemerintah pun akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Sementara, untuk akuntabilitas dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap akhir tahun.

Untuk mengawal dan menjalankan UU Desa ini, pemerintah akan segera merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban, pendistribusian uang, pengawasan dan mekanisme pencairan dana. Di sisi lain, dilakukan juga optimalisasi program pemerintah ke desa. Dalam hal ini, akan ada beberapa kementerian dan lembaga yang langsung punya program di desa. Dimana nantinya semua dana-dana itu akan disatukan. Sementara perguliran dan akan diambil pada APBN 2015. Setelah selesai PP, nanti alokasi daerah bisa saja tahun pertama 75 persen dan tahun kedua 25 persen. Sementara menunggu APBN 2015, dana untuk desa ini diambil dari Alokasi Dana Daerah (ADD).

Mendorong Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah di desa tertinggal,upaya yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta yang memiliki kemampuan finansial dan fasilitas yang cukup guna melakukan pembangunan infrastruktur ke kawasan desa-desa tertinggal.  Pola yangdikembangkan adalah pola saling menguntungkan, serta dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.  Kerjasama ini dapat dilakukan dengan pemberian insentif kemudahan berinvestasi bagi usaha mereka yang terletak disekitar desa-desa tertinggal tersebut, seperti Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Pabrik Industri dan lain-lain.

2. Menyediakan pendanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Kebutuhan dana Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat besar, karena itu perlu dukungan terpadu dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam membangun jalan dan jembatan ke desa-desa tertinggal.  Desa tertinggal dan terisolir umumnya berada didaerah perairan yang berawa-rawa, berbukit dan pegunungan sehingga untuk membangun sarana jalan dan jembatan memerlukan dana yang sangat besar dan sangat membebani APBD Kabupaten tertinggal, karena itu diperlukan keterpaduan pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tertinggal.

3. Mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan dan persiapan melalui musyawarah perencanan pembangunan desa dan kecamatan,  dan pelaksanaan pembangunan secara padat karya atau menggunakan tenaga kerja lokal setempat agar masyarakat mempunyai rasa memiliki pada hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, sehingga mereka dapat ikut membantu dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dengan demikian maka sarana jalan dan jembatan yang dibangun akan dapat bertahan lama dan dapat terpelihara dengan baik.

4. Memberdayakan kelembagaan masyarakat di desa tertinggal dalam proses pembangunan infrastruktur baik manajemen, pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara padat karya atau system upah kepada kelompok kerja masyarakat desa itu sendiri.

5. Menyediakan infrastruktur lainnya seperti Sarana Pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat desa tertinggal yang dilengkapi dengan keberadaan tenaga pendidik yang profesional, Sarana Kesehatan berupa Poskesdes atau Pustu di desa dilengkapi dengan sarana peralatan medis dan obat yang lengkap serta tenaga medis (Bidan dan Perawat) yang professional, Sarana Air Bersih berikut sanitasi lingkungan, saluran drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, dan sarana irigasi desa pada desa-desa potensi pertanian.

Mendorong Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Tertinggal

Mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa tertinggal agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan pemasaran hasil, Upaya yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan kerjasama yang intensif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, perbankan, koperasi dan pihak lembaga jasa keuangan (Perusahaan Lessing) lainnya untuk mempermudah masyarakat di desa tertinggal dalam mengakses permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil produksi perekonomian masyarakat tertinggal.

2. Memberikan bantuan stimulan beberapa komoditas perekonomian kepada masyarakat desa tertinggal, berupa pemberian Bantuan secara gratis Benih Padi,  bibit karet, bibit kelapa sawit, bibit ternak, bibit ikan disesuaikan dengan potensi alam yang ada di desa tertinggal masing-masing, begitu juga bantuan sarana-prasarana pendukungnya yakni pupuk, pestisida, peralatan dan mesin, dan fasilitas  pasar desa.

3. Pendampingan oleh petugas pendamping, fasilitator dan Petugas Penyuluh Pertanian secara rutin dalam upaya membimbing masyarakat tani, peternak dan nelayan untuk meningkatkan usaha perekonomiannya di desa-desa tertinggal sampai pada pemasaran hasil.

4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani-nelayan di desa tertinggal melalui kegiatan Bimbingan Teknis baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Perusahaan Besar yang berada di sekitar desa tertinggal.

5. Menyediakan fasilitas pemasaran seperti pasar hewan, pasar desa dan pasar kecamatan yang letaknya mudah dijangkau dari desa-desa tertinggal.

6. Menyediakan fasilitas skim kredit khusus untuk masyarakat desa tertinggal dengan persyaratan yang ringan, adanya penjaminan dan proses yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkannya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa tertinggal adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan nasabah peminjam, memberikan informasi kepada peminjam, dan menyediakan likuiditas. 

Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga kuangan.  Karena itu pemberdayaan masyarakat desa tertinggal juga diikuti dengan kemudahan mereka untuk mendapatkan akses modal dari perbankan.  Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidakseluruhnya dapat dilakukan melalui upaya ekonomi semata. Karena banyakdimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan perekonomian masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa kebijakan politik.

Tahap-Tahap Penyaluran CSR

CSR yang disalurkan sekarang ini menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam mewujudkan harmonisasi perusahaan dengan masyarakat. Bentuk pemberian CSR bisa berupa dukungan dana, pelatihan/workshop, atau juga bantuan infrastruktur. Dalam proses penyaluran, perusahaan diharapkan bukan sekadar "menunaikan kewajiban sosial", namun di sini harus ada kesinambungan ke depannya. Fakta di lapangan, tidak sedikit CSR yang diberikan dianggap sebagai "hadiah" oleh sang penerima.

Maka, program CSR yang diberikan dalam hal ini dianggap sepintas lalu. Padahal, tujuan CSR sejatinya adalah ikut memberdayakan potensi masyarakat untuk hidup yang lebih baik. Maka konsep kemitraan sekarang ini menjadi bagian penting dalam penyaluran CSR. Dalam hal ini, ada prosedur-prosedur dan sistem penilaian serta evaluasi yang dapat diberlakukan. Berikut ini beberapa tahapan yang bisa diberlakukan dalam penyaluran CSR.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu: awareness building, CSR Assessement, dan CSR manual building.
- Awareness Building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, workshop, atau audiensi dengan pihak kedua, misalnya lembaga pemerintahan.
- CSR assessement merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mndapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
- Langkah selanjutnya adalah membangun CSR manual. Hasil assessment merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR.

2. Tahap Implementasi

Tahap implementasi terdiri atas tiga langkah yaitu, sosialisasi pelaksanaan, dan internalisasi.
- Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan.
- Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSr yang ada. Sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang.
- Internalisasi yang mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan misalnya melalui sistem manajemen kerja sama dengan pihak lain.

3. Tahap Evaluasi

Setelah program CSR diimplementasikan langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan CSR.

4. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Lima Langkah Ideal Penyaluran CSR Kepada Masyarakat

Dalam rangka menciptakan good CSR dalam garapan pendidikan berbasis kemasyarakatan, harus memadukan empat prinsip good corporate governance, yakni: fairness, transparency, accountability, dan responsibility secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut.

Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk ComDev. Untuk bagian ini, pihak PAUDNI, perusahaan, dan (tokoh) masyarakat dilibatkan agar arah program yang akan dijalankan dapat lebih terarah dan mampu menghasilkan output yang berkelanjutan.

1. Engagement
Adalah bagian prosedur pendekatan awal dimana ujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan kepercayaan masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun ”kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. Assessment
Prosedur ini adalah mengadakan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needsbased approach (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. Plan of action
Pihak yang berkepentingan dalam program CSR merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.

4. Action and Facilitation
Di sini, semua pihak menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. Evaluation and Termination or Reformation
Semua pihak duduk satu meja untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakana TOT CSR melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

Paradigma Baru Link and Match CSR dalam Mendukung Program PAUDNI

Keterlibatan dunia usaha dalam peogram PAUDNI selalu di jalankan dengan prinsip simbiosis mutulistis (hubungan yang saling menguntungkan). Korporasi merupakan dinamo pelaksanaan program PAUDNI. Memang, fokus korporasi ada dua: profit dan value. Akan tetapi, profit dan value ini bukan hanya sekadar bicara masalah uang atau keuntungan semata. Perusahaan kini sudah mulai beranjak untuk bergerak dalam pemberdaaan masyarakat (sosial). Faktanya, perusahaan kadang tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk menjalankan CSR-nya. Ini yang harus ditangkap lembaga satuan PAUDNI. Dengan demikian diharapkan, CSR korporasi akan benar-benar terarah dan digunakan untuk kemandirian masyarakat. Memang sebagian perusahaan telah memiliki yayasan/lembaga untuk menyelenggarakan CSR. Akan tetapi, fungsi tersebut sebenarnya bisa dilaksanakan melalui kerja sama dengan satuan PAUDNI.

Berkaca pada kondisi tersebut, sebaiknya sudah tidak ada lagi jarak antara pihak perusahaan sebagai pihak yang memberikan CSR dan pihak PAUDNI sebagai pihak pemberdaya. Kedua lembaga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberdayakan masyarakat. Upaya masyarakat dalam mengakses dana perusahaan (CSR/PKBL) tidaklah sesulit mengakses bantuan sosial. Bahkan, ditengah maraknya persyaratan administrasi untuk akses bantuan pemerintah yang kadang justru mematahkan semangat lembaga satuan PAUDNI, korporasi justru lebih mudah. Dalam hal ini yang penting adanya komunikasi dua arah yang disesuaikan dengan program dan pemberlakuan tata aturan bersama.

Sebagai tambahan akan gambaran hubungan dunia usaha dengan pendidikan, kita bisa berkaca pada penerapan konsep link and match di Jerman. Di Jerman untuk pendidikan vokasi atau kejuruan,  pihak lembaga yang mengurusi perdagangan dan industri (semisal KADIN di negara kita), di Jerman memegang peranan sangat besar. Pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk turut serta dalam konsep kurikulum, penyediaan tempat magang, menyediakan para trainer atau pengajar dan juga assesornya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan materi ajar, penguji, pengajar dan evaluasi lembaga pendidikan kejuruan ditangani oleh lembaga tersebut. Dual sistem pada sekolah kejuruan di Jerman, mengajarkan teori sekitar 20% dan 80% adalah magang dengan bimbingan para supervisor di industri.  Pihak perusahaan pun tak segan untuk memberikan bantuan dana beasiswa dan permodalan, penyiapan infrastuktur,  hingga penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor.

Di negara kita, penerapan konsep link and match ini sangat terbuka lebar. Jika dikhusukan pada program PAUDNI dan CSR perusahaan, tinggal diberdayakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya hal ini juga disesuaikan dengan kondisi geografis dalam masyarakat. Misalnya, program CSR pada masyarakat wilayah pantai lebih cocok untuk pengembangan usaha hasil kelautan. Begitu pula untuk daerah lain yang memiliki ciri dan potensi tertentu, misalnya: masyarakat yang berdiam di kawasan wisata, wilayah penghasil kerajinan, daerah agraris, atau masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. 
 
Dengan demikian, program CSR berbasis link and match ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhannya yang bersifat praktis dan teknis. Pada penerapan di lapangan, tinggal bagaimana ketiga elemen duduk satu meja untuk berkomunikasi dan mampu membuat program bersama. Sehingga, diharapkan program CSR berbasis konsep link and match ini menjadi solusi bagi bangsa ini dalam bidak pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program CSR, PAUDNI, dan Masyarakat Berbasis Konsep Link and Match

Dalam pola hubungan BP-PAUDNI dan pihak masyarakat patut dipahami sebelumnya bahwa tidak ada kewajiban BP-PAUDNI harus menggelontorkan bantuan kepada masyarakat yang diberdayakan. Inilah saatnya lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dan pihak yang diberdayakan dituntut memiliki jiwa sistem kompetisi, bukan hanya menunggu penjatahan bantuan dana. Lembaga pendidikan harus memiliki kualitas baik dan memiliki integritas. Dalam hal lain pun, tentu perlu adanya terobosan dan inovasi yang dilakukan lembaga Satuan PAUDNI untuk menggerakkan masyarakat menuju pemandirian yang diharapkan. Untuk itu, perlu menjadikan program PAUDNI menarik dan bermanfaat bagi masyarakat dengan ragam inovasi dan program yang tidak kaku. Nantinya, pihak perusahaan pun akan mendapatkan nilai lebih dari program CSR yang mereka jalankan pada masyarakat. Jadi, tidak hanya asal “memberi” namun ada pola keberlanjutan dengan kawalan dan masukan dari PAUDNI.

Salah satu yang terpenting adalah perlunya konsep link and match, yakni kesesuaian dunia pendidikan yang digarap PAUDNI dengan dunia usaha/pasar (baca: potensi masyarakat) dalam membantu pelaksanaan program CSR perusahaan. Selama ini dalam dunia perusahaan dan lembaga pendidikan konsep link and match lebih dikenal bahwa para lulusan dari lembaga pendidikan dituntut untuk bisa menjadi tenaga siap pakai di dunia industri/perusahaan. Konsep link and Match awalnya dipopulerkan oleh Mendikbud Wardiman Joyonegoro pada tahun 1990-an.

Hal tersebut berkaca pada realita bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja adalah dua dunia yang berbeda dan sekana tak pernah saling menyapa. Pendidikan berjalan pada dunia sendiri yang belum menjadi solusi jitu akan kebutuhan SDM perusahaan.  Maka, dunia kerja (perusahaan) pun selalu berteriak bahwa ia harus bekerja keras menyiapkan kebutuhan akan tenaga kerja yang diinginkannya. Akibatnya, dunia pendidikan selalu berada satu langkah di belakang dunia kerja Konsep tersebut juga kadang menjadi stigma bahwa link and match lebih pada penyiapan “tukang/pekerja. Ini semestinya perlu dipahami sebagai tuntutan adanya penerkaitan dan penyepadanan dalam hal menyikapi kemajuan zaman. 

Beranjak pada perkembangan dan kemajuan tuntutan kemajuan pula, paradigma link and match menyentuh pula pada dunia pendidikan nonformal dan informal (PAUDNI). Jika sebelumnya link and match lebih pada keterkaitan dunia kerja dan calon pekerja yang identik dengan pendidikan formal, kini pemikiran baru datang dalam hadirnya konsep korporasi antara pendidikan informal dan nonformal dengan dunia usaha (perusahaan) yang terikat dalam hubungan CSR. Korporasi melalui program PAUDNI sejatinya adalah contoh inovasi yang bisa dilakukan. Bentuk link and match tersebut dirangkul dalam kemitraan tiga elemen (perusahaan, PAUDNI, dan masyarakat). Paradigma link and match ini jika ditarik lebih luas beranjak pada keberkaitan dan kebersepadanan dunia pendidikan dengan dunia kehidupan dimana pendidikan adalah alat utama menciptakan manusia yang siap bertarung dalam kehidupan.

Semua program PAUDNI sebenarnya bisa dimitrakan. Bukan hanya kursus dan pelatihan saja. Buktinya, ada Lembaga PAUD yang mendapat bentuan pengembangan gedung PAUD dan makanan tambahan. Bahkan ada korporasi yang bersedia membangun gedung PAUD di daerah tertentu yang potensial dikembangkan. Untuk mendukung konsep link and match ini, penting adanya proses pendataan dan informasi yang benar. Dalam hal ini ada penyusunan rencana, melaksanakan kegiatan, atau mengevaluasi kegiatan harus ada data yang lengkap dan valid.

Kerja Sama CSR Perusahaan, PAUDNI, dan Masyarakat

Adapun beberapa poin tujuan penting dalam proses pelaksanaan CSR berbasis kerja sama antara PAUDNI – perusahaan – masyarakat ini, yaitu:

1. Dapat membuka paradigma baru tentang pola CSR yang selama ini hanya berdasar pada kegiatan mandiri perusahaan  dengan kurangnya pelibatan lembaga PAUDNI sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat.

2. Masyarakat memiliki peluang lebih besar dalam pengembangan potensi yang dimilikinya. Misalnya, tidak hanya bentuk pelatihan saja yang telah dilakukan oleh PAUDNI. Namun, setelah pelatihan dilakukan, masyarakat diarahkan untuk lebih mandiri dengan adanya bantuan CSR oleh perusahaan yang difasilitasi oleh PAUDNI. Begitu pula dalam pendidikan, perusahaan dapat mendapatkan data atau gambaran mengenai objek lembaga pendidikan nonformal/informal di masyarakat yang akan dibantu dengan data dan informasi dari PAUDNI.

3. Adanya kesepahaman bersama mengenai bagaimana tata aturan/payung hukum di PAUDNI sendiri serta perusahaan dalam kegiatan kerja sama/kemitraan ini. Dengan demikian, bisa ada pola pemikiran baru mengenai langkah-langkah CSR berbasis kemitraan lembaga swasta dan pemerintah ini. Hal ini nantinya supaya tidak keluar dari jalur atau menimbulkan masalah di kemudian hari. PAUDNI sebagai lembaga pemerintah memiliki tata aturan birokrasi dan hukum yang berdasarkan hukum negara. Sementara perusahaan memiliki tata aturan sendiri yang sifatnya menjadi karakter perusahaan tersebut.  Ini akan menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana “lembaga pemerintah” dan “lembaga swasta/BUMN” bisa bekerja sama tanpa melepaskan karakter tata tertib masing-masing.

4.  Program CSR yang dilaksanakan pihak perusahaan pun dapat lebih fleksibel serta lebih up to date dengan adanya input-input baru dengan terbukanya keran komunikasi dengan pihak PAUDNI. Bisa saja nantinya ada sistem pelaksanaan di lapangan menyangkut CSR dari perusahaan yang disesuaikan dengan input data dari program pemberdayaan dan kemitraan yang dilakukan PAUDNI. Di sini ada pola hubungan simbiosis mutualisme antara pihak PAUDNI dengan pihak perusahaan.

Pihak PAUDNI terbantu dengan tindak lanjut pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di masyarakat. Sementara, pihak perusahaan tidak harus “kerja dua kali” dalam mengarahkan program CSR sehingga akan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program CSR di masyarakat mampu meliputi kegiatan yang bersifat sustainable (berkelanjutan).

5. Adanya proses menghasilkan indikator program CSR dengan pola kerja sama konsep baru antara lembaga pemerintah, lembaga perusahaan, dan masyarakat berdasarkan tahap-tahap yang disepakati bersama, baik itu: Memorandum of Undestanding (MoU)/komitmen bersama, assesment kebutuhan, survei, prioritas program, verifikasi, pendampingan, supervisi pelaksanaan program, evaluasi bersama, hingga terminasi (penghentian hubungan). Dengan demikian, ada tanggung jawab bersama. Pihak PAUDNI tidak hanya sekadar memberi data; pihak perusahaan tidak hanya asal memberi bantuan CSR; dan pihak masyarakat tidak hanya sekadar diberi. Ada proses rencana masa depan dengan melihat indikator-indikator yang menjadi tujuan bersama. 

PAUDNI sebagai Mitra Corporate Social Responsibility (CSR)

Kecenderungan kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) belakangan ini menjadi suatu bagian yang membawa pencerahan bagi bangsa.  Di sini ada garis tuntunan (guideline) bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja (selfish). Dengan demikian, perusahaan bukan lembaga yang teralienasi dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.    

Suatu perusahaan bisa membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dalam garapan bidang-bidang yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan nonformal dan informal. Dalam hal ini, CSR dapat digambarkan sebagai bentuk tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat.  Di sini ada titik simpul yang menjembatani untuk menyatukan hal tersebut dengan  adanya peluang membantu pendidikan, pelatihan, hingga pengembangan usaha yang selama ini telah menjadi program kerja PAUDNI.
Dalam 8 Tujuan Pembangunan Milenium juga dijelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015.  Di sini, masyarakat tentulah menjadi target utama yang hendak dibangun untuk bisa sejajar dengan bangsa lain, baik dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain.

Salah satu hambatan yang selama ini menjadi permasalahan bersama adalah adanya ruang-ruang bersekat dalam pola pemberdayaan masyarakat tersebut. Salah satunya PAUDNI sebagai lembaga pemerintah dalam bidang pendidikan masyarakat terus berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat ke arah kemajuan. Sementara di sisi lain, masyarakat juga mengalami tantangan dan permasalahan tersendiri dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Misalnya, dalam program Pendidikan Usia Dini (PAUD) masih kurangnya fasilitas yang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang harus terus dilatih dan mendapat kehidupan yang layak. Belum lagi dalam hal pemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimana PAUDNI menjadi salah satu bagian yang terlibat di dalamnya.

Sementara jika melihat pada perkembangan yang ada sekarang, pihak lembaga perusahaan sudah mulai bangkit dalam pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR). Di sini, sebetulnya ada titik pertemuan dalam hal pemberdayaan objek (masyarakat) antara perusahaan dan PAUDNI. Adapun yang membedakan dalam pola pelaksanaan program adalah tata laksana, tata aturan, serta kecenderungan tujuan dari masing-masing lembaga. Namun, sebetulnya jika dikaji lebih mendalam ada celah-celah tertentu yang bisa mengarah pada program kerjasama tripartit, yaitu: perusahaan – PAUDNI – masyarakat.

Di sini, pola input dan output, hulu ke hilir, atau sebaliknya bisa berkesinambungan.  Program kerja sama ini lebih ditekankan pada kesepahaman akan aturan masing-masing lembaga sehingga tidak keluar dari koridor tata aturan yang ada pada kedua lembaga. Adapun masyarakat sebagai target pemberdayaan, bisa mendapatkan keuntungan yang  lebih terakselerasi dan tentunya mendapatkan nilai lebih. 

Selama ini, seakan ada stigma lembaga perusahaan jalan masing-masing dengan program pemberdayaan dan kemitraan terhadap masyarakat  dan mereka melakukan kegiatan CSR sendiri yang disesuaikan dengan karakter perusahaan. Sementara, PAUDNI yang bergelut dalam pendidikan dan pelatihan masyarakat juga melakukan kemitraan dan pembinaan. Dalam hal ini, diperlukan tindak lanjut akan dibawa kemana hasil dari pendidikan, pelatihan, dan kemitraan pada masyarakat versi PAUDNI ini? Inilah fungsi PAUDNI yang bisa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan perusahaan yang melaksanakan CSR.

Teknik Participatory Research Appraisal (PRA) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kusnaka Adimihardja, Guru Besar Antropologi Universitas Padjadjaran (Unpad) mengatakan, salah satu strategi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat Indonesia adalah dengan terapan teknik Participatory Research Appraisal (PRA). Para “pemberdaya” sering mengartikan PRA sebagai Participatory Rural Appraisal, namun mereka lupa bahwa masyarakat yang diberdayakan bukan hanya di rural, namun di urban pula.

Ini tidak berlebihan mengingat Participatory Research Appraisal ini pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan teknik yang telah diterapkan yakni:

1. Participatory Rural Appraisal
2. Participatory Research and Development
3. Participatory Rapid Appraisal
4. Participatory Assessment and Planning
5. Participatory Technology Development
6. Participatory Learning Methods
7. Participatory Action Research
8. Participatory Learning and Action

Intinya, dalam proses perubahan pendidikan ini masyarakat dilibatkan sebagai subjek yang turut serta dalam setiap tahapan perubahan itu, bukan hanya sebagai penonton yang tahu beres dan tidak terlibat dalam prosesnya. Karena, akibatnya masyarakat tidak merasa memiliki dan cenderung acuh tak acuh ketika proses perubahan/pembangunan itu selesai dilaksanakan. Selain pelibatan masyarakat dalam tiap tahapannya, dalam PRA seorang praktisi berusaha menempatkan dirinya sebagai “insider” walau sebenarnya dia orang luar.

Seluruh kegiatan pelibatan masyarakat ini tentu saja harus dipandang sebagai pembelajaran, seperti dalam seluruh rangkaian kegiatan/tahapan siklus P2KP, sejak RKM hingga KSM. Mulai belajar membuat kesepakatan menerima/menolak program; belajar mendefinisikan-ciri-kriteria, dll tentang kemiskinan; belajar mengidentifikasi masalah dan potensi wilayahnya sendiri; belajar demokrasi menentukan dan memilih pemimpin yang mempunyai nilai kemanusiaan; belajar menyusun rencana; belajar berkelompok menentukan perbaikan bersama, dan sejumlah pembelajaran lain.

Peran dan Pentingnya Pendataan dalam Pembangunan Pendidikan

Dalam upaya mendukung sistem pendataan dan informasi yang andal dan berkelanjutan dikembangkan aplikasi Pengembangan Pangkalan Data dan Informasi Selain itu, untuk melengkapi pendataan dilakukan pendataan pendidikan berbasis masyarakat melalui pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM).

Untuk membantu terlaksananya pendataan pendidikan, telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM pendataan di pusat maupun daerah. Pendataan pendidikan di daerah juga didukung dengan pemberian block grant dalam bentuk infrastruktur untuk provinsi, kabupaten/kota dan bantuan pengolahan data. Selanjutnya, juga dilakukan pembangunan infrastruktur untuk LPMP sebagai Sentra Data Pendidikan (SDP). Adapun untuk meningkatkan dan memperkuat pemanfaatan data pendidikan, telah dilakukan pengembangan Strategi Spatial Pendidikan, pengembangan model dan pendayagunaan data pendidikan.

Berkenaan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Balitbang Kemdiknas juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS), yang merupakan sistem terpadu untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan pendidikan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan

Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan pilot project yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan belajar melalui suara, pilihan dan tindakan kolektif masyarakat. Salah satu proyek percontohan ini dilaksanakan melalui mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK difokuskan pada kecamatan dan membiayai proyek pembangunan pada tingkat desa melalui sebuah sistem pilihan terbuka, yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk mengusulkan kegiatan pendidikan.

Data merupakan fakta mengenai objek, orang, atau entiti. Data dapat berupa kuantitatif, dan kualitatif. Data tinggi badan suatu kelompok orang merupakan data kuantitatif, sedangkan hasil pengukuran evaluasi pekerjaan atau deskripsi kerja merupakan bentuk data kualitatif. Data dikumpulkan oleh suatu lembaga dan dimanfaatkan oleh berbagai jenis pemakai dengan cara yang berbeda-beda.

Unit terkecil dari data adalah elemen data, yaitu unit data terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Unit terbesar dari suatu basis data adalah cantuman (record). Cantuman terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan suatu obyek atau kegiatan tertentu. Ia mengandung pengertian, bentuk, dan isi dari informasi yang merupakan bagian dari basis data. Jadi cantuman adalah suatu unit yang utuh dari suatu basis data adalah: pengetahuan > informasi fakta > kumpulan data > keputusan > tindakan.

Pendekatan Pemberdayaan dan Pemandirian Masyarakat

Prinsip pemberdayaan ditekankan akan adanya pola kesinambungan antara program yang dijalankan dengan hasil yang didapat. Nantinya akan terlihat perubahan dalam wujud indikator-indikator yang bisa dinilai dan dievaluasi untuk pengembangan pemberdayaan selanjutnya. Pola pemetaan dalam kebutuhan masyarakat diperlukan sebagai acuan untuk tindak apa yang bisa dilakukan dalam proses pemberdayaan ini. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat yang Terarah 

Ini berhubungan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan program yang simultan dan jelas antara input, pemberdayaan, dan output. Masyarakat menjadi bagian dari pemberdayaan dengan pelibatan langsung untuk ikut serta memikirkan bagaimana kelanjutan dan hasil yang diharapkan. Masyarakat bukan sebagai objek semata, mereka adalah bagian terintegrasi yang harus mendapatkan dampak langsung dari program pemberdayaan. Ini menuntut adanya pola terarah dengan program-program dan rumusan pelaksanaan di lapangan yang mengarah pada aspek kebutuhan masyarakat itu sendiri.  

Adanya pelibatan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Dengan demikian, ada proses pembelajaran manajemen dari masyarakat sendiri. Nantinya akan didapatkan simpul-simpul jaringan pemberdayaan yang timbul dari faktor internal. 

2.  Adanya Konsep Pendekatan Kelompok dalam Pemberdayaan

Masyakat adalah bagian dari struktur paguyuban yang notabene tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, kerja sama di antara mereka amat diperlukan demi membangun konsolidasi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun para pemangku kepentingan (stakeholder). Konsep pendekatan kelompok sangat diperlukan agar masyarakat dapat saling berbagai dalam upaya memahami dan menjalani. Selain itu, itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Selanjutnya, perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. 

Perubahan yang diharapkan juga tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam langkah yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.